Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Anda membutuhkan Garansi Bank / Bank garansi
image

 

 

 

 

 

 

 

Kami adalah agen resmi dari Askrindo, akan membantu dalam kebutuhan segala bentuk Bank Garansi Anda

Security Services
image

Elang Cakra Securindo

021 7697149 +62 8129898270 +62 85888485847


Pusat : Jl.Lebak Bulus Raya 7.A Cilandak Jakarta Selatan,

Cabang :

Surabaya - Sukabumi - Medan - Jambi - Palembang - Pangkalpinang - Batam - Banten - Cirebon - Bandung - Bogor - Jogyakarta - Semarang - Bali - Larantuka - Manado -
Kategori
Bollard , Fender , Cleat , Canstein
image

Kami Menyediakan kebutuhan proyek dermaga anda

Silahkan hubungi CV Umbul Lestari jaya 085236011041 , 081553132341

image

SATPAM, SECURITY, dan Tantangan 2013

DSC_0145 Oleh : Jend (Pol) Purn. Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA

I.    Pendahu luan
Tanggal 30 Desember 2012, Satpam Indonesia akan berumur 32 tahun, waktu yang cukup lama, mengingat umur Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah 67 tahun. Undang-Undang NO. 2, tahun 2002, menegaskan penanggung jawab utama di Indonesia dibidang Pengamanan Swakarsa adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Satpam merupakan salah satu unsur utamanya. Karena itu Polri wajar melakukan evaluasi menyeluruh dan seobyektif mungkin mengenai perkembangan dan keadaan Satpam pada khususnya dan Pam Swakarsa pada umumnya, agar dapat menyusun program kerja yang tepat untuk tahun 2013.
Seperti dimaklumi, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 2, tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakupi sektor tradisional, seperti ronda kampung dan siskamling dan sektor modern yang dikenal dengan “industrial security” dan sering disingkat dengan “security”. Satpam adalah bagian penting dari security, karena itu pembahasan mengenai Satpam tidak bisa dipisahkan dari security.

 

II.    Keadaan dan Masalah Security dan Satpam di Indonesia Dewasa ini
A. Security
Security, baik pendidikan dan pelatihannya maupun pelaksanaannya di lapangan, di negara-negara maju, bahkan negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand telah berkembang pesat.  Pendidikan Security Management di perguruan tinggi telah memberi gelar S1, S2, S3 dan juga D3. Edith Gowan University di Perth, Australia, mempunyai program S3 (Doktor) dalam Security Technology. Malaysia juga telah lebih maju dari Indonesia dibidang pendidikan tinggi security, sudah ada program S1 dan S2. Di Indonesia baru Kajian Ilmu Kepolisian – Universitas Indonesia yang mempunyai kekhususan Manajemen Sekuriti, belum merupakan jurusan, apalagi fakultas.
UU No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) huruf F mengatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap organ-organ yang membantu Polri mengemban fungsi kepolisian, termasuk pengamanan swakarsa dengan industrial security.
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Polsus, PPNS dan Pam Swakarsa, bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menjamin agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apakah mungkin pejabat/anggota Polri, baik di Mabes maupun Polda dan Polres, memberikan pembinaan teknis di bidang security tanpa memiliki pengetahuan tentang security ? Inilah yang dipelopori oleh KIK-UI dengan kekhususan Manajemen Sekuriti. Lembaga-lembaga pendidikan kedinasan Polri, Akpol, PTIK, Sespim dan Sespati belum mengajarkan manajemen Sekuriti. PTIK yang memulai dengan kekhususan dalam program S1 dan S2 nya, justru mengadakan kekhususan “Manajemen Keamanan dan Teknologi”. Saya menyarankan, apabila Kajian Ilmu Kepolisian – Universitas Indonesia (KIK-UI) yang bukan merupakan lembaga pendidikan kedinasan mengadakan kekhususan Manajemen Sekuriti, yang terkait langsung dengan tugas Polri seperti yang diatur dalam No. 2, tahun 2002, maka seharusnya PTIK mengganti kekhususan “manajemen Keamanan dan Teknologi” menjadi “Manajemen Sekuriti”. Sebenarnya Akpol dan Sespim seharusnya juga mengajarkan Pam Swakarsa, termasuk Manajamen Sekuriti. Hal ini telah disarankan kepada PTIK.
Sebagai mitra (partner) Polri, Asosiasi Manajer Sekuriti Indonesia (AMSI) dan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (ABUJAPI) telah sejak lama mengharapkan diterbitkannya buku “Manajemen Sekuriti di Indonesia” untuk digunakan sebagai referensi bagi pejabat Polri (terutama di Polda dan Polres) di samping bagi anggota AMSI dan ABUJAPI, sekurang-kurangnya untuk mendapatkan “persamaan pengertian” (common understanding) tentang Manajemen Sekuriti di Indonesia.
Manajemen Sekuriti di Indonesia mencakupi “pemberian Izin operasional dan pengawasan kepada Badan Usaha Jasa Pengamanan”.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas telah sejak  lama pula disarankan agar Peraturan Kapolri No. 24 tahun 2007 tentan Manajemen Keamanan segera disempurnakan dan memecahnya dalam Perkap tentang Satpam dan Perkap tentang Badan Usaha Jasa Pengamanan.

B. Satpam
Keberadaan Satpam selama 32 tahun di Indonesia tentu telah ikut menumbang pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Telah banyak pula anggota Satpam yang berjasa dalam pengamanan lingkungan kerjanya dan juga banyak yang telah menjadi korban dalam pelaksanaan tugas. Sama dengan “Security Manager”. Satpam sebagai security guard, terus dikembangkan agar menjadi professional, yaitu professional security managers dan professional security guards. Professional berarti memiliki pendidikan dan pelatihan dibidang tertentu dan menghayati etika profesi yang bersangkutan.
Pengembangan Satpam agar memiliki sertifikat kompetensi profesi, baik nasional, maupun internasional, disarankan dikaji pada permulaan tahun 2013, sehingga dalam tahun 2013 telah dapat dilaksananakan. Satpam Indonesia diperkirakan berjumlah + 500.000 orang. Dikatakan “diperkirakan”, karena jumlahnya masih berbeda dari hitungan Polri, AMSI dan ABUJAPI. Ini menunjukkan tugas koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis Polri atas Satpam belum berjalan seperti yang diharapkan undang-undang. Karena itulah penulis tidak bosan-bosannya mengusulkan agar Polri (sekarang Direktorat Binmas, Baharkam) mengadakan inventarisasi menyeluruh agar didapat informasi tentang Satpam yang lengkap untuk kemudian dievaluasi yang hasilnya merupakan masukan untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan yang tepat. Tidak mungkin adanya sertifikasi kompentensi, tanpa adanya data yang lengkap.
Harus diakui, disamping jumlah yang tidak jelas, sebutan Satpam sudah beraneka ragam. DPR-RI, MA-RI dan Istana Negara RI menggunkaan istilah Keamanan Dalam disingkat KAMDAL. Hal ini tentu melanggar Skep Kapolri yang seharusnya berlaku bagi semua organisasi/instansi/perusahaan di Republik Indonesia. Mungkin anggota DPR terpengaruh oleh studi banding ke Australia, dimana pengamanan Kantor Perdana Menteri, Parlemen dan Mahkamah Agung disebut “Internal Security” dan diterjemahkan menjadi Keamanan Dalam, juga seringkali disingkat KAMDAL dan PKD. Tidak hanya sebutannya yang “dilanggar”, juga pakaian seragam, dan lain-lain dan seolah-olah tidak mau dikoordinasi oleh Polri.
Tapi, tidak hanya DPR, MA dan Istana Presiden saja yang melanggar SK Kapolri tentang Satpam. Pakaian seragam Satpam di Jakarta, menarik untuk dilihat dan penulis sering menyebutnya sebagai “barongsai”. Ada yang serupa seragam Polri, seragam Kopasus, POM ABRI, Gegana, hitam-hitam tanpa tanda pengenal. Polri harusnya bersikap lebih tegas memperingatkan instansi/perusahaan yang melanggar ketentuan.
Juga, persyaratan pendidikan dan latihan serta izin operasional bagi badan usaha jasa pengamanan yang melatih Satpam dan yang menyewakan tenaga Satpam perlu pula penertiban dan penataan untuk menghindarkan “Satpam Centeng” dan “Satpam Tukang Pukul” untuk menakuti, bukan untuk pengamanan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam hiruk pikuk masalah “outsourcing” dewasa ini, keamanan tidak termasuk larangan outsourcing. Satpam digolongkan profesi, karenanya tidak akan tergabung dalam Serikat Buruh/Pekerja. Sebagai profesi, apakah anggota Satpam dapat membentuk semacam ”asosiasi profesi” seperti AMSI? Ini juga memerlukan pengkajian Polri bersama AMSI dan ABUJAPI. Pembentukan Asosiasi Satpam belum mendesak selama Polri, AMSI dan ABUJAPI memperhatikan ke profesian mereka, kesejahteraan, karier dan sebagainya. Polri bersama AMSI dan ABUJAPI harus menggalang solidaritas antara anggota Satpam, esprit d’corps, agar tumbuh kebanggan pada profesi Satpam.
Untuk itu, disamping peringatan dan upacara HUT Satpam, dimana perwakilan Satpam berjajar dalam barisan yang gagah serta peragaan, acara AMSI yang selalu penulis hadiri selama sembilan tahun berturut-turut, pertandingan volley, Awaloedin Djamin Cup, Gerak Jalan di Polda Metro mencerminkan kebanggan dan kegembiraan anggota Satpam. Penulis menyarankan agar Polri membantu kegiatan seperti itu untuk diselenggarakan di daerah-daerah dari Polda sampai ke Polres-Polres.
PT. Astra Internasional, mungkin satu-satunya perusahaan yang sampai sekarang menyelenggarakan Apel Satpam setiap tahun dengan peragaan-peragaan yang cukup membanggakan. Kegiatan ini bisa terlaksana dengan sukses tidak hanya karena dukungan Direktur Utama dan seluruh Direksi PT. Astra Internasional, tetapi para anggota Direksi itu selalu hadir dalam acara Appel tersebut. Betapa bangganya para anggota Satpam Astra, sekali setahun acara mereka dihadiri oleh pimpinan mereka. Sayangnya setelah lebih dari 30 tahun, sebagian besar pimpinan instansi/perusahaan masih tidak/belum mempunyai perhatian pada pengamana-an, dan masih menganggap security sebagai cost, walaupun dunia sekarang menegaskan security bukan cost, tetapi investment.
Karena itu, pejabat Polri harus lebih memberikan perhatian dan secara nyata berkomunikasi dengan Satpam, sebagai perwujudan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis. Seperti dinyatakan di atas, pembinaan Satpam (juga Manager Security) harus diarahkan pada sertifikasi kompetensi profesi nasional dan internasional, agar Indonesia dapat mengexport tenaga Satpam ke luar negeri dalam waktu yang tidak terlalu lama. Malaysia yang penduduknya kurang dari 40 juta, memiliki 200.000 Satpam dan 20.000 diantaranya adalah tenaga dari Bangladesh.

III.    Tantangan : Gangguan Keamanan Tahun 2013
Seperti dimaklumi, tahun 2012 masih ditandai oleh gangguan kamtibmas yang meresahkan masyarakat. Kasus terorisme, narkoba dan korupsi hampir tiap hari menjadi berita di media massa. Transnasional crime, seperti Illegal logging, illegal fishing, illegal mining, penyelundupan, money laundering, dan sebagainya telah merugikan negara miliaran dollar per tahun. SARA, kasus-kasus bentrokan antar agama, antar suku, antar warga, tawuran pelajar, telah membawa korban jiwa. Kejahatan konvensional, seperti prmbunuhan, perampokan, penculikan, pencurian, mutilasi, perkosaan dan lain-lain meningkat secara kwantitatif dan kwalitatif. Hubungan industrial Pancasila tidak jalan sama sekali, terbukti dari unjuk rasa buruh yang sering menjadi anarkis serta menimbulkan kemacetan lalu lintas dan kerugian bagi perusahaan juga marak dalam tahun 2012.
Ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat juga belum seperti yang diharapkan, bahkan banyak kasus masyarakat main hakim sendiri. Demikian puila disiplin berlalu lintas mempersulit mengatasi kecelakaan lalu lintas dan kemacetan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan lain-lain. Keadaan kejahatan tersebut telah merugikan masyarakat selama tahun 2012 ditambah pula dengan bencana alam, bencana buatan manusia serta gabungan dari keduanya. Tsunami, gempa, banjir, tanah longsor telah mempersulit kehidupan sebagian penduduk. Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia telah mulai dihantui oleh “fear of crime”.
Keadaan 2012 diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2013. Tambahan lagi, tahun 2013 merupakan tahun terakhir menjelang Pemilu 2014. Pemilu legislative, Pemilu Presiden serta Pilkada, juga membawa kerawanan antara lain money politics. Polri, bersama instansi terkait termasuk PPNS, Satpol PP sebagai mitra fungsional dan masyarakat, yaitu pengamanan swakarsa, Satpam, AMSI, ABUJAPI, sesuai dengan “Partnership Building dalam Garnd Strategy Polri 2010-2025, sebagai penjabaran UU No. 2, tahun 2002 seharusnya segera melakukan konsolidasi untuk mencegah keadaan yang lebih parah di masa depan.

IV.  Konsolidasi Semua Unsur Yang Terkait dengan Keamanan
Dengan konsolidasi disini dimaksud pertama-tama konsolidasi internal semua pengemban fungsi kepolisian yaitu Polri, yang dibantu oleh Polsus, PPNS dan Pam Swakarsa. UU No. 2 tahun 2002 juga menugaskan Polri untuk bekerja sama secara fungsional dengan semua instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang terkait serta dengan TNI. Ini adalah partner-partner Polri yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 serta Grand Strategy Polri 2010-2025.
Di lingkungan Polri, konsolidasi tersebut mencakupi semua unsur operasional Polri, dari Sabhara, Polantas, Brigade Mobil, Polair, Poludara, Satwa Polri, Reserse Kriminil dan Intelijen Kepolisian atau Intelijen Keamanan. Di tingkat Mabes, unit organisasi yang bertugas di bidang keamanan adalah Baharkam, Bareskrim, Baintelkam, Korbrimob dan Korlantas. Yang penting tentu mengadakan konsolidasi unit organisasi Polri dari Mabes, Polda, Polres dan Polsek. Dalam kaitan ini perlu disiapkan Buku Pedoman bagi pejabat-pejabat didaerah tentang Tata Cara dan Sikap dalam melaksanakan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Polsus, PPNS dan Pam Swakarsa. Dit Binmas, Baharkam menyiapkan Pedoman di bidang Polsus dan Pam Swakarsa. Juga Community Policing (Perpolisian Masyarakat). Tentang Babinkamtibmas, karena anggota Polri yang berseragam, disarankan agar dipindahkan dari Dit Binmas ke Dit Samapta, Baharkam.
Mengenai PPNS dengan segala masalahnya akibat otonomi daerah adalah tugas Bareskrim. Untuk itu Bareskrim disarankan bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri untuk memecahkan masalah tersebut. Dit Binmas, Baharkam, harus juga mulai dengan reinventarisasi Satpam dan Badan Usaha Jasa Pengamanan, karena penting dalam penyempurnaan Perkap No. 24, tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan. Dit Binmas, Baharkam, dari sekarang seyogianya mulai mengumpulkan informasi tentang Satpol PP untuk menyiapkan langka-langkah yang harus diambil bila Per Pres tentang Satpol PP menjadi Polsus dikeluarkan.
Dit Binmas, Baharkam, disarankan pula untuk mengumpulkan informasi tentang Pemadam Kebakaran, mengkajinya untuk menentukan perlu tidaknya dibuat MoU antara Polri dan Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia. Seperti dimaklumi, setiap kali ada kebakaran, selalu diteliti apa sebabnya, “kecelakaan” atau “pembakaran (arsony) yang dilakukan manusia” oleh labfor Polri. Dengan MoU diharapkan kerjasama Polri dan Pemadam Kebakaran tidak saja  setelah kebakaran terjadi, tetapi juga diadakan usaha bersama untuk mencegah kebakaran, khususnya gedung, pabrik, pemukimam dan perumahan. Mengenai kebakaran hutan yang komplex sekali, kiranya merupakan tanggung jawab fungsional ada pada Kementerian Kehutanan.
Yang penting ditekankan oleh Pimpinan Polri kepada pejabat-pejabat Polri di daerah, Kapolda, Kapolres, Kapolsek terutama unit Binmas, bahwa Satpam bukan bawahan Polri, tetapi partner yang perlu dibantu peningkatan profesinya dan esprit d’corps nya, seperti olah raga, bersama, rekreasi bersama. Tingkah laku dan perhatian setiap pejabat Polri sebagai “pembina teknis” harus ramah dan simpatik. Nantinya, hubungan demikian ditingkatkan lagi dengan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Semua ini harus dibuatkan pedomannya dari Mabes Polri (Baharkam Dit Binmas) untuk menjadi panduan anggota Polri di lapangan. Dengan demikian, hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan TNI akan lebih solid untuk menghadapi tantangan gangguan kamtibmas tahun 2013.

V. Penutup
Demikianlah uraian tentang Satpam dan Security di Indonesia dalam memasuki Tahun 2013 yang penuh tantangan. Seluruh Pejabat Polri, terutama yang bertugas membina kemitraan (partnership building) yang diperintahkan UU No. 2, tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Grand Strategy, harus menyadari bahwa Polri tidak mungkin sendiri melaksanakan fungsi kepolisian, karena itu kesadaran tersebut harus tercermin dalam minat, kegiatan serta sikap dan perilaku pejabat (anggota Polri) terhadap anggota masyarakat, khususnya Satpam, sebagai koordinator, pengawas dan pembina teknisnya. Hubungan dengan AMSI dan ABUJAPI adalah hubungan kemitraan. Dengan AMSI dan ABUJAPI, Polri akan dapat merumuskan standar kompetensi profesi Satpam agar dalam waktu yang tidak terlalu lama Indonesia dapat mengirim tenaga Satpam ke luar negeri sebagai TKI yang kompeten. Untuk ini, Polri lah yang paling mengetahui kompetensi Satpam, namun perlu kerjasama dan koordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Komunikasi horizontal dengan instansi lain dan TNI harus berdasarkan kesadaran kepentingan bersama, bukan penonjolan institusi dan jabatan masing-masing. Satpam, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran harus merasakan pentingnya kerjasama dengan Polri yang bersumber dari kesadaran dan perhatian pejabat Polri pada tugas dan tanggung jawabnya dengan semangat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.
Titik berat pelaksanaan tugas pokok Polri, termasuk koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis atas Polsus, PPNS dan Pam Swakarsa ada pada Polres, sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD) Polri, karena itu harus dilaksanakan oleh Kapolres dari sekarang, sambil menunggu Juklak, Juknis atau Pedoman dari Mabes dan Polda. UU No. 2, Tahun 2002 dan Grand Strategy telah merumuskan dasar-dasarnya.

Selamat Ulang Tahun Satpam ke-32

Copyright © 2019 adiebhaz · All Rights Reserved



RSS Feed